Tribun Batam - Selasa, 29 Januari 2013 11:07 WIB
TRIBUNNEWSBATAM.COM- Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Senin (28/1), sejumlah anggota DPR meminta untuk tidak mudah membocorkan hasil analisis transaksi mencurigakan ke publik. Alasannya, agar bocoran itu tidak menuimbulkan polemik.
Untung saja Kepala PPATK M Yusuf menolak permintaan tersebut karena sebagai lembaga negara yang dibiayai oleh uang rakyat, kata Yusuf, mereka tidak mau menutup-nutupi. Mereka menganggap masyarakat perlu mengetahuinya.
Permintaan DPR ini memang sudah bisa ditebak karena perilaku korup yang berkembang di lembaga ini, tak pernah berhenti menjadi gunjingan publik. PPATK termasuk lembaga yang paling sering mengungkapkan berbagai kejanggalan transaksi para wakil rakyat. Terakhir adalah pernyataan PPATK tentang adanya 20 anggota Badan Anggaran DPR memiliki rekening gendut dan mencurigakan.
Sebagai lembaga yang mencitrakan diri mereka demokratis, permintaan DPR agar PPATK tutup mulut jelas sebagai pengingkaran dari tugas-tugas mereka. Apalagi, selama ini anggota DPR bahkan termasuk orang-orang yang kritis dalam berbagai hal di republik ini.
Lalu, kenapa tiba- tiba mereka justru mereka tidak mau dikritisi? Kita mendukung sikap PPATK yang menolak desakan DPR tersebut. Bahkan, menjelang Pemilu 2014 nanti, sorotan terhadap para politisi harus lebih tajam lagi. Biaya politik yang digunakan untuk Pemilu adalah sangat besar dan tidak terututup kemungkinan dari hasil uang haram.
Banyak politisi menggunakan berbagai cara untuk memperoleh uang membiayai pencitraan diri mereka. Bahkan, ada yang memanfaatkan jabatan mereka untuk meminta "sumbangan" sana-sini agar bisa tetap bercokol di Senayan.
Karena itu, permintaan terhadap PPATK jelas kontra-produktif. Rakyat, media dan lembaga antikorupsi dan uang haram tidak boleh berhenti menyoroti berbagai perilaku korup para politisi busuk. Kita harus terus berupaya agar mengganjal mereka agar tidak terus membebani rakyat, karena wakil rakyat itu dipilih justru untuk meringankan masalah yang dihadapi rakyat.
Mustahil mengharapkan para politisi korup akan memperjuangkan rakyat atau pemilih mereka karena mereka masuk DPR bukan untuk mengabdi, melainkan untuk memoroti uang rakyat. Untuk itu, kita meminta kepada DPR, sebaiknya intorspeksi ke dalam daripada menyoroti lembaga lain yang tugasnya memang untuk membuka kebobrokan pejabat dan lembaga negara. Ibarat kata pepatah: buruk muka, jangan kaca dibelah. (*)
Anda sedang membaca artikel tentang
Mengapa DPR Minta PPATK Tidak Bocorkan Hasil Analisis ke Publik
Dengan url
http://sriwijayaposting.blogspot.com/2013/01/mengapa-dpr-minta-ppatk-tidak-bocorkan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Mengapa DPR Minta PPATK Tidak Bocorkan Hasil Analisis ke Publik
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Mengapa DPR Minta PPATK Tidak Bocorkan Hasil Analisis ke Publik
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar