Tribun Batam - Sabtu, 16 Februari 2013 10:35 WIB
TRIBUNNEWSBATAM.COM, JAKARTA- Hingga kini nasib Anas belum menunjukkan tanda-tanda kejelasan, tetap mengambang dalam penyelidikan KPK. Meski Wakil Ketua KPK, Zulkarnain pagi kemarin mengatakan pimpinan KPK akan menggelar perkara korupsi proyek Hambalang, tak kunjung terjadi hingga kini.
"Perlu saya sampaikan hari ini (kemarin) paling tidak sampai pukul 17.58 WIB, saya sudah konfirmasi, tidak ada gelar perkara terkait Hambalang," tegas Jubir KPK Johan Budi.
Saat disinggung alasan batalnya gelar perkara, Johan berkilah, memang rencananya dilakukan pekan depan. "Saya menirukan pernyataan Pak Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK) yang menyatakan gelar perkara pekan depan. Apakah nanti malam ada, saya tak tahu," kelitnya.
Manuver Anas di Palembang ini menegaskan pertarungan Anas-SBY makin jelas. "Wah pasti ramai. Ini saja undangan sudah jadi masalah tersendiri. Kita lihat nanti, bagaimana drafnya, apakah Rapimnas atau kudeta halus," kata Ketua DPC PD Cilacap, Tridiyanto.
Mengantisipasi kian menajamnya konflik internal PD, anggota Majelis Tinggi, Max Sopacua menjelaskan surat undangan tak perlu diteken ketua umum partai (Anas).
"Urusan internal sudah dipegang majelis tinggi, jadi tak masalah. Itu otoritas yang diperlebar. Tapi, otoritas keluar, tandatangan tetap oleh ketua umum. Seperti keperluan KPU dan pencalegan," jelas Max.
Hingga kini persiapan Rapimnas terus dilakukan oleh Direktur Eksekutif PD bersama beberapa pengurus. Seiring persiapan itu, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan DPP PD, Ulil Abshar Abdalla melontarkan tekanan kepada Anas untuk meletakkan jabatan ketua umum partai.
Menurutnya, dari delapan butir penyelamatan partai yang dipimpin SBY, menyebutkan kewenangan Anas sebagai ketua umum diambil-alih sepenuhnya oleh majelis tinggi. Ulil menilai itu merupakan langkah tepat penyelamatan partai.
"Nah tindakan oleh Pak SBY kemarin cukup drastis, mengambil-alih langsung nakhoda partai. Meminta Anas konsentrasi masalah hukum. Itu sangat drastis, saya usulkan perlunya menonaktifkan Anas agar konsen mengurus masalah dugaan korupsi," kata Ulil.
Upaya menyelamatkan keterpurukan elektabilitas PD di mata publik, menurut Ulil diperlukan sosok baru menjadi nakhoda bagi kapal PD. "Partai ini seperti kapal yang hendak karam, untuk itu dibutuhkan nakhoda baru yang bisa membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap PD," tegasnya.
Tak hanya Ulil, beberapa kader muda PD menyerukan tuntutan sama. Yakni, Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi DPP PD, Didi Irawadi Syamsuddin, Sekretaris Departemen Hukum dan Ham DPP PD Rachland Nashidik, serta Sekretaris Departemen Ekonomi DPP PD Husni Thamrin.
"Jadi, kalau kemudian muncul keputusan (Rapimnas) tentang figur baru, Alhamdulillah. Tak bisa menunggu waktu lama. Ini momentum penyelamatannya sudah pas," ujar Ulil. (*)
Anda sedang membaca artikel tentang
Status Anas Urbaningrum Masing Mengambang
Dengan url
http://sriwijayaposting.blogspot.com/2013/02/status-anas-urbaningrum-masing.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Status Anas Urbaningrum Masing Mengambang
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Status Anas Urbaningrum Masing Mengambang
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar