Laporan Wartawan Tribun Batam, Muhammad Ikhsan
NATUNA, TRIBUN - Pascapelaksanaan mubes pemekaran di Kabupaten Natuna, Ketua Badan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan (BPK2NS), Hadi Candra (Ican) mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan Wakil Bupati Natuna, Imalko.
Dari pertemuan itu ditegaskan Hadi, Pemkab berjanji akan mengeluarkan surat rekomendasi paling lambat sebelum akhir tahun 2013. Pemkab Natuna menurutnya masih akan membahas dan menghitung pembagian dana bagi hasil (DBH) yang akan dibagi untuk daerah otonomi baru (DOB).
"Sudah ada kesepakatan, terkait surat rekomendasi yang kemungkinan akan dikeluarkan sebelum tanggal 1 Januari 2014," ujarnya, Minggu (22/12/2013).
Wabup mengatakan minta waktu untuk merumuskan penghitungan pembagian DBH. Ican mengakui, pihaknya mengusulkan dua alternatif pembagian DBH kepada pemerintah. Usulan tersebut porsinya 60-20-20 dan 50-25-25.
"Kami dari panitia mengusulkan untuk pembagian DBH bisa 60 untuk kabupaten induk (Natuna), dan 20 untuk masing masing DOB (Natuna Selatan dan Natuna Barat). Atau alternatif 1 lagi 50 untuk induk dan 25 untuk DOB," jelas Ican.
Terkait pembagian wilayah menurutnya sudah tidak ada masalah. Tinggal masalah perhitungan DBH saja. "Kami minta sampai akhir tahun paling lambat," sebutnya.
Natuna Selatan dan Natuna Barat saat ini diakui Ican menjadi usulan inisaitif RUU DOB oleh DPR RI. Dua daerah ini siap dimekarkan dari Natuna Induk, dengan alasan pemerataan pembangunan
Namun saat pelaksanaan mubes, Bupati Natuna, Ilyas Sabli mengakui dirinya tak secepat itu akan mengeluarkan restu berupa rekomendasi Bupati. Walau Ilyas melihat ada desakan yang kuat dari sejumlah delegasi elemen yang hadir saat itu mewakili masyarakat setiap kecamatan.
"Yang jelas kami pasti sikapi dan respon dengan arif dan bijak, keinginan kebersamaan delegasi masyarakat setiap kecamatan serta yang hadir dari tokoh masyarakat, kepala desa, alim ulama sangat kuat. Walau selama ini keinginan pemekaran yang saya dengar baru sebatas dari panitia saja," ujar Ilyas.
Finalisasi rekomendasi ditegaskannya ada beberapa poin wajib yang harus dimuatkan. Hal tersebut adalah batas wilayah, termasuk nama ibukota, penyerahan aset yang hingga kini belum dipetakan Pemkab, sampai pendanaan Pilkada daerah baru dan kewajiban daerah induk untuk membangun anggaran selama dua tahun.
"Ini harus didudukkan dulu, jangan daerah baru muncul daerah lama justru tak berkembang," ujarnya. Sementara masalah anggaran pembentukan daerah otonomi baru, menurutnya pemerintah Kabupaten Natuna induk siap menganggarkan, jika didukung DPRD.
"Jika harus disetujui dan dimasukan dalam sebuah anggaran, kenapa tidak. Kita punya partner kerja yaitu DPRD. Untuk itu perlu kita dudukan bersama, jika memang setuju dengan angka yang diusulkan, itulah letak kebersamaan. Saya tidak bisa menentukan berapa besaran anggarannya karena saya harus mendengar dulu. Makanya harus didudukkan, terlebih dahulu," terang Ilyas.
Anda sedang membaca artikel tentang
Hadi 'Pede' Bupati Natuna Keluarkan Rekomendasi
Dengan url
http://sriwijayaposting.blogspot.com/2013/12/hadi-pede-bupati-natuna-keluarkan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Hadi 'Pede' Bupati Natuna Keluarkan Rekomendasi
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Hadi 'Pede' Bupati Natuna Keluarkan Rekomendasi
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar