Laporan Tribunnews Batam, Dewi Haryati
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho, miris dengan aksi geng motor di Batam yang semakin hari kian meresahkan masyarakat.
Sebelum angka kriminalitas di jalan meningkat seiring bertambahnya kelompok geng motor, Udinpun meminta pihak berwajib dapat bertindak tegas. Selama ini, ia menilai belum ada efek jera yang dapat membuat kapok geng motor.
"Seperti di kota-kota besar, berkembangnya geng motor juga diikuti tingkat kriminalitas yang meningkat. Bukan hasil yang mereka harapkan, tapi nyali yang paling utama. Pihak berwajib harus dapat bertindak tegas sebelum kelompok ini meresahkan," ucap Udin saat dimintai tanggapannya, Minggu (6/7).
Selain pihak berwajib menggelar razia rutin, politisi asal PDI-P ini menilai, perlu adanya sanksi tambahan bagi anak-anak geng motor yang terjaring razia.
"Razia geng motor tidak ada salahnya. Tapi alangkah lebih baik jika ada sanksi tambahan bagi mereka yang terjaring untuk ke sekian kalinya. Selain buat perjanjian, mungkin bisa diterapkan aturan denda," katanya menilai.
Udin menyadari, tak jarang sanksi yang diberikan kepada pelaku geng motor berbenturan dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Itu sebabnya, ia menilai peran serta orangtua sangat penting dalam mencegah meningkatnya kejahatan di jalan yang dilakukan geng motor.
"Orangtua jangan terlalu mudah memberikan motor kepada anaknya hanya gara-gara sayang. Kalaupun terpaksa memberi, itu juga harus ada pengawasan dan orangtua harus selektif," ujar Udin.
Menurut pria ini, mudahnya orangtua memberikan anak-anak mereka motor, memiliki kaitan dengan persoalan pendidikan. Lokasi sekolah yang berjauhan dari rumah, menjadi salah satu penyebab orangtua mau tidak mau membelikan anaknya sepeda motor.
"Ini harus jadi perhatian khusus bagi orangtua dan pemerintah. Sebelum geng motor ini seperti jamur di musim hujan. Mereka merekrut anggota dan untuk aktivitasnya mereka melakukan kriminal. Kan sudah kejadian seperti di Kampung Nelayan kemarin yang korbannya pelajar SMK," katanya.
Udin menilai, pemerintah dalam hal ini juga memiliki peran untuk mengubah pola penerimaan siswa. Yakni dengan memperbanyak kuota penerimaan siswa dari lingkungan sekitar sekolah.
"Saya yakin kalau kuota 20 persen untuk masyarakat sekitar diubah menjadi 80 persen untuk masyarakat sekitar, dapat meminimalisir angka kriminalitas yang dilakukan anak-anak," kata Udin.
"Karena untuk pergi sekolah mereka tidak perlu menggunakan motor. Kalau selama inikan terbalik, 20 persen untuk masyarakat sekitar, 80 persennya untuk pelajar di luar lingkungan sekolah. Persoalannya, mau tidak pemerintah mengubahnya?," ujarnya.
Anda sedang membaca artikel tentang
Berantas Geng Motor di Batam, Ortu Jangan Mudah Berikan Motor ke Anak
Dengan url
http://sriwijayaposting.blogspot.com/2014/07/berantas-geng-motor-di-batam-ortu.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Berantas Geng Motor di Batam, Ortu Jangan Mudah Berikan Motor ke Anak
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Berantas Geng Motor di Batam, Ortu Jangan Mudah Berikan Motor ke Anak
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar