Tribun Batam - Sabtu, 13 April 2013 12:30 WIB
TRIBUNNEWSBATAM.COM, BATAM
- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Kepri meminta agar kedepan masalah upah harus diserahkan kepada bipartit. Artinya ditentukan oleh serikat pekerja dan pengusaha tanpa campur tangan pemerintah daerah. Karena sangat rentan terhadap kepentingan politis apalagi dekat masa pilkada."Pemerintah cukup memberikan angka jaringan pengaman untuk para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM)," ujar Ketua Apindo Kepri, Ir Cahya di sela-sela penyampaian hasil musyawarah nasional (munas) ke-9 Apindo di Jakarta, pada tanggal 8-10 April 2013 lalu.
Selain itu, Apindo juga minta agar outsourcing dalam batasan tertentu tetap harus dipertahankan untuk bersaing dalam era kompetitif dunia usaha global. Meski Apindo tetap setuju bahwa perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang outsourcing harus diawasi secara ketat.
Apindo juga meminta kepastian hukum terkait sejumlah aksi demo yang cenderung anarkis. Seperti aksi sweeping, pemblokiran perusahaan, dan sebagainya. Dari munas ini juga Apindo juga menyampaikan persetujuannya untuk segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) demi menyelamatkan ekonomi negara dan kesehatan fiskal kita.
"Kalau perlu besok langsung naik, demikian ketum sampaikan kepada presiden saat pembukaan dan wapres saat penutupan," jelas Cahya.
Adapun motto munas ke-9 kali ini adalah "Dunia Usaha Maju Indonesia Akan Kuat" sebab sebuah negara dipandang karena kemajuan ekonominya sehingga rakyat bisa sejahtera. Dan ujung tombak sebuah kemajuan negara berada dipundak pengusahanya.
Pada munas ini Sofyan Wanandi terpilih secara aklamasi untuk menjadi ketua umum Apindo Pusat masa periode 2013-2018. Sofyan terpilih ketiga kalinya memimpin organisasi para pengusaha ini. Munas yang dibuka oleh Presiden, dan ditutup oleh Wakil Presiden ini juga dihadiri oleh sejumlah dubes dan 1.500 pengusaha top seluruh Indonesia.
Menanggapi maraknya aksi demo dan PHK yang terjadi saat ini di Batam, Cahya menilai itu adalah dampak dari UMK yang terlalu tinggi. Sehingga sebagian perusahaan terpaksa harus melakukan pengurangan jumlah karyawan agar tetap bisa bertahan. "Dan kebanyakan mereka lakukan secara diam-diam, takut terekspos dan juga malu. Tidak ada perusahaan yang ingin memberhentikan karyawannya jika tidak sangat terpaksa," ujar Cahya.
Menurutnya hampir tiap hari ada aksi demo di masing-masing perusahaan berkaitan dengan tunjangan, upah sundulan, termasuk yang kena PHK. Namun yang terekspos hanya sebagian kecil. "Dan jujur ini sangat mengganggu produktifitas industri kita. Lama-lama juga mengganggu pertumbuhan ekonomi kita," kata Cahya.
Apindo juga meminta agar pemerintah daerah tidak berpangku tangan menghadapi situasi seperti ini. Jangan biarkan perusahaan yang ada satu persatu hengkang dari Batam. "Kita sudah bersusah payah mendatangkan mereka dulu, sekarang kita juga harus baik-baik menjaga kesinambungan mereka. Karena mereka semua merupakan alat promosi kita yang paling jitu untuk luar negeri. Masalah internal, mari kita selesaikan secara baik-baik di dalam," harap Cahya. (*)
Anda sedang membaca artikel tentang
Apindo Minta Pemerintah Tidak Usah Campur Tangan Masalah UMK
Dengan url
http://sriwijayaposting.blogspot.com/2013/04/apindo-minta-pemerintah-tidak-usah.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Apindo Minta Pemerintah Tidak Usah Campur Tangan Masalah UMK
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Apindo Minta Pemerintah Tidak Usah Campur Tangan Masalah UMK
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar