Laporan Tribunnews Batam, Muhammad Sarih
KARIMUN, TRIBUN - Kelangsungan hidup nelayan di Kabupaten Karimun saat ini terancam. Ini setelah berdirinya beberapa perusahaan raksasa di Pulau Karimun, Kepri.
Sementara wakil rakyat dan pemerintah daerah seolah tidak memberikan perhatiannya, perasaan sakit hati semakin terasa.
Sejumlah nelayan yang tergabung Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Karimun berkumpul dan rapat membicarakan masalah ini.
Para nelayan ini berasal dari Kolong Sei Lakam, Baran I Meral, Sei Pasir, Sei Raya, Parit Benut, Pangke, Teluk Paku, Teluk Setimbul, dan Pasir Panjang
"Ada beberapa point penting yang dikeluhkan nelayan. Pertama, rusaknya ekosistem pantai akibat reklamasi perusahaan. Kedua, tercemarnya air laut oleh lumpur dan lalu lintas kapal perusahaan. Ketiga, zona tangkap nelayan dijadikan area labuh jangkar perusahaan," kata Amirullah, Ketua KTNA Karimun tentang hasil rapat tersebut kepada Tribun, Rabu (11/9/2013).
Dampak dari masalah itu semua, di antaranya sulitnya nelayan mencari nafkah di area tangkap warisan nenek moyangnya.
"Dampaknya pada rendahnya hasil tangkapan nelayan kita," katanya.
Seorang nelayan, anggota KTNA mngakui bahwa sejak berdirinya perusahaan-perusahaan raksasa tersebut, dirinya kesulitan mendapatkan hasil tangkapan maksimal.
"Dulu buat dapat Rp 200 ribu sehari tak susah. Sekarang jangankan segitu, untuk dapat Rp 50 ribu saja, susahnya minta ampun," kata nelayan di Sei Pasir mengeluhkan.
Persoalan yang dihadapi nelayan saat ini sebenarnya sudah disampaikan secara tertulis ke gedung DPRD Karimun dan dinas-dinas terkait.
Bahkan secara lisan, KTNA sudah menyampaikan harapan ada pertemuan dan pembicaraan dengan pembuat kebijakan di daerah ini.
"Itulah sayangnya, sepertinya nelayan kurang perhatian dari pemerintah. Pak Bupati dikabarkan akan ke Amerika selama 1,5 bulan. Kalau tidak cepat dicarikan solusinya, kita khawatir nelayan melakukan cara-cara yang tidak kita inginkan bersama," tambahnya.
Maksud dari kata-kata yang tidak diinginkan bersama, Amirullah menjelaskan bahwa ada sebagian nelayan yang ingin melakukan cara nekat dengan menutup perusahaan-perusahaan yang dianggap mengganggu tempat mereka mencari makan.
"Beberapa teman-teman nelayan ada yang tidak bisa ditahan lagi niatnya untuk melakukan itu. Mereka mengancam akan turun ke perusahaan-perusahaan yang merugikan masyarakat dan mengancam akan menutupnya," kata Amirullah lagi.
Amirullah mengharapkan segera ada aksi nyata dari pemerintah daerah terkait keluhan nelayan tersebut.
"Kami berharap ada pertemuan dengan pemerintah daerah. Biar pemerintah melihat dan mendengar langsung keluhan dari teman-teman nelayan," jelasnya.
Anda sedang membaca artikel tentang
Pemda dan DPRD Acuh Kepada Nelayan
Dengan url
http://sriwijayaposting.blogspot.com/2013/09/pemda-dan-dprd-acuh-kepada-nelayan.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Pemda dan DPRD Acuh Kepada Nelayan
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Pemda dan DPRD Acuh Kepada Nelayan
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar