Laporan Tribunnews Batam, Septyan Mulia Rohman
ANAMBAS, TRIBUN - Permasalahan bantuan ponsel yang ditujukan kepada 10 desa di Kabupaten Kepulauan Anambas mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kepulauan Anambas.
Khairul Syahadat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kepulauan Anambas angkat bicara mengenai kisruh bantuan telepon genggam dari Pemerintah Pusat melalui Diskominfo Kabupaten Kepulauan Anambas.
Menurutnya, hal tersebut diserahkan kembali untuk melakukan musyawarah terkait penerima bantuan telepon genggam yang diberikan sebanyak 50 unit per desa di kabupaten maritim ini.
"Untuk penyebarannya, kami tidak ikut campur. Kita serahkan kepada desa semua. Sehingga, mereka sendiri mereka yang bermusyawarah," ujarnya saat ditemui Tribun, Kamis (17/10/2013).
Khairul yang ditemui usai mengikuti upacara Hari Kesadaran di lapangan kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas menegarai.
Diskominfo dalam hal ini berecana menengahi kisruh data penerima yang berhak untuk mendapatkan bantuan telepon genggam berikut dengan sim cardnya tersebut.
Dirinya pun mengaku, dalam hal ini pihak Diskominfo tidak ada memberikan intervensi kepada pihak-pihak tertentu dalam penyaluran bantuan telepon genggam ini.
"Kalau itu mungkin kami tengahi, paling jalan tengahnya musyawarah. Kami tidak mencampuri urusan itu. Yang tahu mengenai data penerima kan mereka sendiri. Dari kami tidak ada intervensi," sebutnya lagi.
Dari data awal yang diterima untuk berkah mendapatkan ponsel dengan fasilitas 3G tersebut disebutnya banyak yang mendapatkan ganda dalam satu KK.
Dalam hal ini pihaknya mengimbau warga yang sudah memiliki telepon genggam agar berlapang dada memberikan kepada yang lebih membutuhkan. Mengingat jumlahnya yang tidak mencukupi untuk memenuhi suatu desa.
"Daftar awal itu ada yang double. Satu rumah ada dua atau tiga penerima. Itu semestinya tidak boleh, walaupun salah satunya dari aparat desa. Takutnya ada konflik-konflik seperti ini," ujarnya.
"Tahu doublenya kami ambil sample beberapa orang. setelah itu, kembali lagi kepada masing-masing desa, kalau ada tolong dirubah. Persyaratan yang dapat pertama aparat desa 10 ponsel itu, sementara 40 sisanya dibagikan kepada masyarakat seperti pemuda, ibu rumah tangganya, daerah lain hanya dapat 30 malah," jelasnya.
"Ini kan insentif. Kami imbau juga mana yang sudah punya, ya mungkin yang dia punya sudah bagus kasih lah kepada yang belum punya. Karena tujuan penggunaan pulsanya banyak. Bukan satu orang dapat dua, bukan begitu. Ini yang salah dipahami. Makanya satu rumah tidak boleh punya lebih dari satu," ungkapnya.
Untuk data baru untuk penerima bantuan ponsel yang dimiliki oleh Sekretaris Desa Tiangau yang disebut-sebut atas instruksi Kepala Dinas terkait, Khairul secara tegas membantah hal itu.
Menurutnya, dirinya tidak mengesahkan data tersebut melainkan hanya mengetahui ada data yang masuk tersebut untuk selanjutnya menjadi acuan SPJ sebagai pertanggungjawaban kepada pihak kementerian.
"Tidak mengesahkan, itu hanya masuk. Yang menangani itu Sekdes semua. Makanya kami tidak mau intervensi. Apapun yang terjadi pada mereka, mereka harus musyawarah. Kami tidak mau mencampuri itu," tegasnya kembali.
Sebelumnya, Sekretaris Desa Tiangau yang dikonfirmasi mengenai hal ini beberapa waktu lalu mengatakan bahwa permasalahan ini sudah dirapatkan pada Selasa (8/10/2013) lalu di kantor BPD setempat di hadapan pihak RT/RW dan pihak Kepala Desa.
"Masalah itu sudah dirapatkan di pihak RT/Rw dan Kades. Data itu memang menjadi dua. Satu data yang dikumpulkan atas nama Heri, satu lagi data yang saya kumpulkan atas perintah Kepala Dinas.
Dalam hasil musyawarah itu diputuskan, bahwa penyaluran atas data yang saya kumpulkan pada sekitar tanggal 8 Oktober hari Selasa lalu di kantor BPD. Berita acaranya pun ada dan sudah dibuat," ujar Sekretaris Desa Tiangau ketika dimintai keterangannya.
Mengenai belum terdistribusinya bantuan unit ponsel tersebut, dirinya tidak menampik bahwa sebagian ponsel belum terdistribusi kepada masyarakat yang terdaftar. Namun demikian, pihaknya mengaku akan mendistribusikan bantuan tersebut dalam waku dekat ini.
"Memang benar karena memang saya yang membagikan. Sementara saya belum bisa fokus semua dibagikan mengingat ada beberapa kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan.
Artinya memang baru 50 persen dibagikan. Rencananya habis pleno ini akan saya bagikan. menurutnya, data yang dipegang oleh warga itulah yang dibahas juga dalam musyawarah tersebut. Saya berdasarkan perintah atas Pak Kadis," jelasnya.
Anda sedang membaca artikel tentang
Saya Tak Tahu Ponsel Kiriman Menteri PDT
Dengan url
http://sriwijayaposting.blogspot.com/2013/10/saya-tak-tahu-ponsel-kiriman-menteri-pdt.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Saya Tak Tahu Ponsel Kiriman Menteri PDT
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Saya Tak Tahu Ponsel Kiriman Menteri PDT
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar