Laporan Wartawan Tribun Batam, Anne Maria Silitonga
BATAM, TRIBUN - Lumpuhnya sebagian angkutan laut akibat Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi kosong bukan menjadi masalah di Kota Batam saja.
Wakil Wali Kota Batam, Rudi yang ditemui di Kecamatan Batam Kota, Senin (25/8/2014) mengatakan saat ini pemerintah Kota Batam sedang mencari solusinya.
Melalui Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) tengah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Batam, Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, dan Pertamina akan mencarikan jalan sementara permasalahan tersebut.
Paling tidak, bagaimana agar kepentingan para operator kapal masih dapat terelisasi.
"Pagi ini kami koordinasikan paling tidak bagaimana kepentingan kawan-kawan yang bergerak ke Pekan Baru, Dumai, Tembilahan, Bengkalis masih bisa."
"Kami pastikan stok untuk keberangkatan masih tersedia, tapi nggak bisa diambil lagi di lembaga-lembaga penyalur yang biasanya, seperti SPBU, SPBN. Tapi langsung ke Kabil," tutur Rudi, Senin (25/8/2014).
Permasalahan semakin ruwet, tak kala kapal-kapal tersebut juga tak dapat mengisi BBM lagi di daerah tujuan. Sebab, di daerah tujuan juga berlaku aturan main yang sama.
"Prinsipnya hanya tidak bisa mengambil ke SPBU-SPBU lainnya. Tapi ambil di depot untuk kapal yang standarnya 30GT."
"Awalnya depot tidak menyediakan angkutan, tapi setelah koordinasi depot siap menyediakan mobil pengangkut. Tapi memang dikenakan biaya sedikitlah untuk transport," ujar Rudi.
Kepala Disperindag Kota Batam, Amsakar Achmad pun menyatakan sejauh ini Pemko Batam belum menyediakan subsidi khusus bagi operator kapal yang harus membayar sendiri biaya angkut BBM solar subsidi yang dibeli melalui Depot Pertamina di Kabil.
"Sejauh ini belum ada itu subsidi, tapi kami melihat memang kebijakan BPH Migas ini bisa menimbulkan eskalasi lebih luas ke ruang publik. Kami juga khawatir karena itu, bisa mempengaruhi ke calon penumpang nantinya," kata Amsakar.
Amsakar menyatakan akibat aturan baru yang dikeluarkan BPH Migas mengenai pengurangan kuota BBM solar bersubsidi sebesar 20 persen dari kuota sisa yang ada di masing-masing daerah, permasalahan kekurangan solar merambah ke setiap daerah.
"Seperti sekarang operator kapal tujuan Dumai yang biasanya dapat jatah 1.500 kiloliter per hari, karena aturan ini jadi cuma dapat 1.200-1.300 kiloliter per hari. Mereka kadang takut berlayar sampai Dumai, karena di sana pun nggak bisa ngisi juga. Takut nggak bisa kembali," ujar Amsakar.
Selain meminta Pertamina menyediakan angkutan BBM solar bersubsidi dari Depot, langkah lain yang dilakukan Pertamina terkait solar subsidi yakni sepakat untuk memperketat rekomendasi yang dikeluarkan di berbagai SKPD terkait. Kemudian menyurati BPH Migas untuk mengkaji ulang aturan pengurangan kuota 20 persen tersebut.
"Rekomendasi yang kami keluarkan akan diperketat. Seperti rekomendasi untuk panti-panti atau yayasan sosial di bawah Dinas Sosial. Lalu kremasium yang di bawah kendali Dinas Kesehatan.
Kami Disperindag memperketat di kios-kios. Termasuk Dinas KP2K yang menyalurkan untuk nelayan," ucap Amsakar.
Untuk nelayan yang mengisi BBM solar subsidi, selain harus melengkapi dengan surat rekomendasi dari dinas terkaitnya, harus juga menunjukkan kartu kendali atau kartu survey dari Pertamina.
"Jadi nanti buat nelayan itu akan kami iringi juga dengan kartu kendali atau kartu survey dari Pertamina. Jadi ada dua alat kontrol."
"Kedua kita akan menyurati BPH migas untuk meninjau kembali kebijakan pengurangan 20 persen itu. Mudah-mudahan sehari dua hari ini selesai suratnya," ujar Amsakar.
Anda sedang membaca artikel tentang
Khusus Nelayan, Pengisian BBM Melalui Sistem Kartu Survey
Dengan url
http://sriwijayaposting.blogspot.com/2014/08/khusus-nelayan-pengisian-bbm-melalui.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Khusus Nelayan, Pengisian BBM Melalui Sistem Kartu Survey
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Khusus Nelayan, Pengisian BBM Melalui Sistem Kartu Survey
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar