Laporan Tribunnews, Andri Malau
JAKARTA, TRIBUN - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hasrul Azwar bisa memahami kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Terutama dalam hal memotong kuota haji tahun 2013.
Pemangkasan kuota haji dalam upaya peningkatan kualitas di sekitar Masjidil Haram, Mekkah sebagai perluasan lokasi Thawaf, Sa'i, dan sebagainya. Hal ini tidak lain bertujuan agar pelaksanaan dan penyelenggaraan ibadah haji bisa semakin baik dan membuat jemaah semakin nyaman.
Namun, anggota komisi VIII DPR ini tetap meminta pemerintah Arab Saudi tidak memberitahukan kebijakan pemotongan kuota haji secara mendadak. Pengalaman ini menurutnya tidak boleh terjadi lagi pada tahun-tahun mendatang.
"Itu kita fahami. Kedepan kita minta kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi jika ada kebijakan seperti ini sifatnya, mohon untuk tidak mendadak sehingga kita punya persiapan," ungkapnya kepada wartawan, dalam diskusi Antisipasi Pemotongan Kuota Haji 20 Persen, di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/6/2013).
Menurutnya pemberitahuan pemotongan kuota haji 20 persen oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi terlalu mendadak, yakni baru tanggal 6 Juni 2013 lalu sangat merugikan semua pihak di Indonesia.
Baik itu pemerintah, swasta, dan masyarakat yang telah menunggu lama untuk bisa berangkat menjalankan ibadah haji pada tahun 2013.
"Tentunya kita bersedih, berduka dengan pemotongan ini, yang kita baru tahu berdasarkan surat menteri haji Arab Saudi tertanggal 6 Juni 2013, yang intinya memberitahukan bahwa setiap negara dikurangi kuota hajinya sebesar 20 persen di masing-masing negara, jadi benar tadi kita dikurangi sebesar 40.2200 jadi kuota kita selama ini adalah 211.000, dari 211.000 katakan lah yang ONH Plus, ONH Plus 17.000 calon jemaah haji, kemudian untuk petugas dan lain sebagainya 194.000, sekarang hanya tinggal 164.000," rincinya.
"Dan kabar yang terakhir bukan hanya terjadi pada tahun ini akan tetapi sampai 2016, makin menyedihkan," tambahnya.
Lebih lanjut menurut dia, satu hal yang membuat kecewa adalah mengapa pemberitahuan ini terkesan mendadak. Mengapa tidak pada awal, ketika menteri agama, Suryadharma Ali menandatangi MoU dengan menteri haji Arab Saudi, yang itu dilakukan jauh hari sebelumnya.
Karena kalau itu diberitahukan sebelumnya maka potensi kerugian yang dialami pemerintah ataupun swasta yang akumulasinya kurang lebih Rp 817 miliar, maka itu tidak akan terjadi.
Kata dia lagi, sekarang bagaimana dengan calon haji yang sudah membayar? Bagaimana juga dengan pemondokan di Madinah sudah di kasih uang muka?
"Pemondokan di Makkah sudah dikasih uang mukanya, di Jeddah pun sudah di panjar, yang lebih tragis lagi adalah penerbangan. Memang ada penerbangan yang memahami itu, tetapi ada penerbangan yang lain, mereka enggak akan perduli. Bahkan mereka sudah issued ticket dan tidak akan mengembalikan uangnya itu, inilah yang menambah kekecewaan itu," tuturnya.
Anda sedang membaca artikel tentang
Kuota Haji Dipotong, Kita Rugi Rp 817 Miliar
Dengan url
http://sriwijayaposting.blogspot.com/2013/06/kuota-haji-dipotong-kita-rugi-rp-817.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Kuota Haji Dipotong, Kita Rugi Rp 817 Miliar
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Kuota Haji Dipotong, Kita Rugi Rp 817 Miliar
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar