Laporan Tribunnews Batam, Anne Maria Silitonga
BATAM, TRIBUN - Persoalan Wilfrida Soik, salah satu Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang diancam hukuman mati di Malaysia menuai kecaman di Kota Batam, Provinsi Kepri.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Bersama Masyarakat (Gebrak) melakukan aksi damai membela TKW Indonesia yang masih di bawah umur itu, Selasa (17/9/2013) pagi di depan Gedung Pemko Batam.
Dalam orasinya, salah seorang pendemo mengatakan kekecewaannya terhadap sikap pemerintah yang tidak tegas dalam penanganan kasus ini.
Dalam pemberitaan, Wilfrida Soik sendiri tidak mendapatkan bantuan hukum apapun dari pemerintah Indonesia dalam kasus dugaan pembunuhan kepada majikannya.
"Pemerintah cuma jawab prihatin-prihatin. Sementara permasalahan asap kemarin SBY malah meminta maaf. Semakin kabur saja apa sebenarnya kelamin presiden kita," teriak sekumpulan pria dalam orasinya di Batam Center, Selasa (17/9/2013).
Jangankan bantuan hukum, pemerintah sendiri terkesan lepas tangan terhadap nasib pahlawan devisa asal Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.
Ini tercermin dari tidak adanya tindakan apapun, seperti lobi-lobi yang diupayakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Hal ini berbeda sekali dengan presiden Filipina. Sesaat tahu ada warga Filipina yang ingin di hukum mati, presidennya terbang langsung dan bernegoisasi dengan kepala pemerintahan tempat warganya bekerja itu di Singapura," tambah Uba Ingan Sigalingging, Ketua LSM Gebrak.
Tak cuma dibandingkan presiden Filipina, Presiden Susilo Bambang Yudhono pun kata Uba tidak punya sikap jika dibandingkan dengan keputusannya terhadap nasib ratu ekstasi Corby yang bebas dari hukuman mati di Indonesia.
"Sedangkan Corby yang ratu ekstasi saja, berkat di lobi dengan SBY bisa sebentar lagi bebas. Ini salah satu lagi tindakan memalukan dari pemerintah. Kalau presiden tidak mampu melindungi satu TKI, berarti ia tidak mampu melindungi jutaan warga Indonesia," tegas Uba lagi.
Sehingga tidak heran, menurut Uba jika banyak daerah-daerah yang mau melepaskan diri dari Indonesia.
"Rakyat tidak akan percaya lagi ke republik ini. Makanya kami mintalah, untuk Wali Kota kita dan Ketua DPRD kita bisa mengirim surat dan mengusulkan kepada presiden kita untuk melakukan langkah-langkah lobi kepada pemerintah Malaysia," jelas Uba.
Seusai aksi damai di Pemko Batam, massa juga bergerak ke depan gedung DPRD Batam. Di sana, mereka turut menampilkan pembacaan puisi.
Ketua Komisi I DPRD kota Batam, Nuryanto SH MH yang menemui pendemo mengatakan sangat mengapresiasi pemikiran masyarakat itu.
Politisi PDI-P tersebut pun akan menyerahkan surat aspirasi tersebut kepada DPR-RI, melalui pimpinan DPRD Kota Batam.
"Saya sangat mengapresiasi sekali. Suratnya saya terima dan akan saya teruskan ke Pak Ketua (Surya Sardi) supaya dikirim ke DPR RI. Bagi bapak-bapak yang masih ingin melanjutkan aksi, silakan asal tetap damai dan sesuai aturan," jelas Nuryanto.
Anda sedang membaca artikel tentang
Soal Wilfrida, Ketegasan Presiden Dipertanyakan
Dengan url
http://sriwijayaposting.blogspot.com/2013/09/soal-wilfrida-ketegasan-presiden.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Soal Wilfrida, Ketegasan Presiden Dipertanyakan
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Soal Wilfrida, Ketegasan Presiden Dipertanyakan
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar