Kajian Ini Harus Bermuatan Ekonomis, Jangan Politis

Kaji Perusahaan Tambang dalam FTZ

Laporan Wartawan Tribun Batam, Rachta Yahya

KARIMUN, TRIBUN - Selain membahas Perda Pengelolaan Sampah, DPRD Karimun juga tengah membahas pembentukan sebuah Perda tentang Free Trade Zone (FTZ). Jika Perda Pengelolaan Sampah sudah disahkan, Perda FTZ ditargetkan kelar pada Januari 2014 ini.

Raja Komaruddin, Ketua Pansus Perda FTZ ditemui usai paripurna APBD Karimun 2014, Jumat (27/12/2013) mengatakan perkembangan pembahasan Perda FTZ saat ini cukup signifikan. Awalnya usulan hanya satu pulau Karimun, kini berkembang usulan FTZ satu Kabupaten Karimun penuh.

Tapi, menurut politis Partai Golongan Karya (Golkar) itu, harus dikaji terlebih dahulu secara komprehensif, manfaat dan mudaratnya. Terlebih saat ini Pulau Kundur ada rencana memisahkan diri dari Kabupaten Karimun untuk kemudian membentuk kabupaten sendiri, Kabupaten Kepulauan Kundur.

"Itu kebanyakan atas permintaan anggota Dewan dari daerah pemilihan Kundur dan Moro. Perlu kajian komprehensif kalau maunya FTZ satu kabupaten penuh, kita perlu juga melihat dampak dari rencana Kundur mekar jadi kabupaten sendiri. Konsep menguntungkan itu yang kita cari," ujar Raja Komaruddin.

Terkait mekanisme melakukan kajian itu, Raja Komaruddin mengatakan akan mengundang Badan Pengusahaan (BP) Kawasan, akademisi dan teknisi. Untuk Bea dan Cukai (BC), Raja Komaruddin mengatakan secara implisit tak ada masalah. Begitu juga dengan Dewan FTZ Nasional.

"Pengkajian yang akan kami lakukan menimbang jangan sampai ada muatan politis sebaliknya harus bermuatan ekonomis," katanya.

Mengacu ke FTZ yang ada sekarang, Pansus kata Raja Komaruddin telah jumpa dengan pengusaha tambang granit yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Granit Karimun Kepri (APGK2) minta harus ada penataan kawasan FTZ yang di dalamnya ada perusahaan pertambangan. Menurut Raja Komaruddin akan merugikan sekali kalau perusahaan tambang ada dalam kawasan FTZ.

"Pandangan kita saat ini, perusahaan tambang yang ada dalam kawasan FTZ itu merugikan. Barang modal bebas pajak, SDA kita yang dieksploitasi secara besar-besaran tapi dijual tanpa pajak, rugi dong. Makanya Fraksi Golkar sangat berharap tidak ada perusahaan tambang di dalam kawasan FTZ," terang Raja Komaruddin.

Terkait FTZ yang ada sekarang, Raja Komaruddin menilai cukup signifikan menguntungkan. Hal itu terlihat dengan munculnya PT Saipem Indonesia Karimun Branch (SIKB), perusahaan galangan kapal dan instalasi lepas pantai (offshore) asal Italia yang telah merekrut sekian ribu pekerja lokal dan perputaran uang yang cukup besar.

Anda sedang membaca artikel tentang

Kajian Ini Harus Bermuatan Ekonomis, Jangan Politis

Dengan url

http://sriwijayaposting.blogspot.com/2013/12/kajian-ini-harus-bermuatan-ekonomis.html

Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya

Kajian Ini Harus Bermuatan Ekonomis, Jangan Politis

namun jangan lupa untuk meletakkan link

Kajian Ini Harus Bermuatan Ekonomis, Jangan Politis

sebagai sumbernya