Laporan Wartawan Tribun Batam, Rachta Yahya
KARIMUN, TRIBUN - Romesko Purba, seorang warga Meral, Karimun, Kepri, melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pembebasan lahan untuk pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Karimun ke Polres Karimun.
Kerugian ini mencapai Rp1, 8 miliar atau Rp1.805.570.000,00 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2000. Tidak tanggung-tanggung, Romi menilai korupsi dengan cara mark-up anggaran.
Yakni untuk pembebasan lahan di Jalan Raja Usman, Kampung Harapan, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Tebing itu mencapai Rp1, 1 miliar atau persisnya sekitar Rp1.111.120.000,00
Romi mengaku sedikitnya 15 jenis dokumen ia ajukan sebagai bukti laporannya ke Polres Karimun itu.
Ke-15 dokumen tersebut di antaranya salinan akta jual-beli tanah seluas 5.889 meter persegi di Jalan Raja Usman atau samping RSUD Karimun antara nama BP senilai Rp760.570.000,00 tertanggal 31 Desember 2002.
Dokumen ini berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor:KPTS.583/XII/2000, tertanggal 18 Desember 2000 dan kedua, salinan akta jual-beli tanah seluas 8.000 meter persegi tak jauh dari RSUD Karimun atas nama SO alias TK senilai Rp1.040.000.000,00 tertanggal 31 Desember 2002 juga berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor:KPTS.583/XII/2000, tertanggal 18 Desember 2000.
Menurut Romi, dugaan tindak pidana korupsi tampak pada nilai beli kedua lahan tersebut melebihi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang pada tahun 2000 hanya berkisar Rp50.000,00 per meter sesuai surat Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 55 Tahun 1993.
Sayangnya, kata Romi kedua lahan tersebut malah dibeli seharga Rp130.000,00 per meter persegi. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp1,1 miliar.
"Tidak mungkin hanya dalam kurun waktu 2 tahun dari terbitnya Kepres Nomor 55 Tahun 1993 yang menyatakan NJOP hanya sebesar Rp50.000,00 per meter persegi.
Sementara, saat ini baru harga tanah di Karimun pada kawasan tertentu baru masuk harga ratusan ribu rupiah. Nilai kerugian Rp1, 1 miliar itu kalau kedua lahan itu jelas, bagaimana kalau salah satunya fiktif, bisa lebih dari itu (Rp1,1 miliar) kerugian negara," katanya.
Tudingan fiktif itu dikatakan Romi setelah pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) cabang Karimun hendak melakukan pengukuran pada lahan seluas 5.889 meter persegi di samping RSUD Karimun itu.
Namun petugas BPN dibuat bingung karena ragu di mana posisi lahan tersebut sebenarnya. Sedangkan lahan seluas 8.000 meter persegi, Romi mengaku masih menemukan.
"Untuk lahan yang 5.889 meter persegi itu yang tak jelas, entah ada atau tidak. Saat petugas dari BPN hendak melakukan pengukuran, mereka bingung yang mana lahannya. Saya menduga lahan itu fiktif adanya," ujarnya.
Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Pemkab Karimun, Dwi Yandri kepada Tribun mengaku tidak bisa memberikan tanggapan terkait laporan yang dibuat Romi ke Polres Karimun tersebut.
Pasalnya, saat itu dirinya belum menjabat sebagai Kabag Tapem Pemkab Karimun. Bahkan Pemkab Karimun saat itu masih berada di bawah naungan Pemprov Riau.
Sebaliknya, Dwi Yandri mengatakan pihaknya hanya akan menanggapi terkait adanya dugaan tumpang-tindih lahan antara lahan yang telah dibebaskan Pemkab Karimun untuk pengembangan RSUD dengan lahan yang diakui milik seorang warga.
"Soal itu, saya tidak bisa memberikan tanggapan, soalnya bukan zaman saya. Soal laporan adanya tumpang-tindih lahan, kami akan cek, betul atau tidak ada tumpang tindih," kata Dwi Yandri ramah.
Anda sedang membaca artikel tentang
Ada Dugaan Korupsi Rp1,1 Miliar daam Pembebasan Lahan RSUD Karimun
Dengan url
http://sriwijayaposting.blogspot.com/2014/05/ada-dugaan-korupsi-rp11-miliar-daam.html
Anda boleh menyebar luaskannya atau mengcopy paste-nya
Ada Dugaan Korupsi Rp1,1 Miliar daam Pembebasan Lahan RSUD Karimun
namun jangan lupa untuk meletakkan link
Ada Dugaan Korupsi Rp1,1 Miliar daam Pembebasan Lahan RSUD Karimun
sebagai sumbernya
0 komentar:
Posting Komentar