WASHINGTON, TRIBUN - Polemik pengesahan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah tidak hanya terjadi di dalam negeri. Warga Negara Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat pun turut prihatin.
Tanda keprihatinan mereka ditunjukkan dengan mendemo Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sedang berada di negara tersebut.
"Baru saja saya mendapat berita bahwa SBY didemo di tempatnya menginap di Willard Inter Continental Hotel, Washington DC, Amerika Serikat. Hari ini memang dia ada beberapa acara di Washington DC," kata Made Tony Supriatma, seorang warga Indonesia yang bermukim di New Jersey AS dalam tulisan yang diunggah di akun Facebooknya, Sabtu (27/9/2014) saat waktu di Indonesia menunjukkan pukul 14.12 WIB.
Made Tony Supriatma, yang lebih dikenal masyarakat sebagai peneliti militer dan pengamat masalah sosial politik, mengemukakan sebelum ada demo di Washington, dia bergabung dalam aksi serupa di New York beberapa hari sebelumnya. Namun saat itu mereka gagal menemui SBY.
"Ada kabar yang belum dapat saya konfirmasikan bahwa para demonstran 'diundang' dinner ke dalam hotel Willard. Namun undangan ini mereka tolak mentah-mentah," kata Made, mantan aktivis dan alumnus Fisipol Universitas Gajah Mada Yogykarat dan Universitas Cornell New York.
Made mengunggah sejumlah foto yang merekam aksi demo di Washington. Terkait aksi unjuk rasa itu, Made yang komentar-komentarnya tentang politik militer dan masalah sosial politik.
Umumnya banyak dimuat di media di Tanah Air, mengemukakan, banyak warga Indonesia di luar negeri sudah mulai bergerak karena mereka muak terhadap kemunafikan yang dipertontonkan rezim SBY.
"Kita semua muak dengan kemunafikan yang dipertontonkan oleh rezim SBY bersama keluarga dan kroni-kroninya. Kita muak dengan persekutuan senyapnya dengan Prabowo Subianto, Amien Rais, Aburizal Bakrie, Anis Matta, dan semua Koalisi Merah Putih itu," kata Made.
Made mengingatkan warga Indonesia di Tanah Air perlu menyikapi langkah politik SBY dengan waspada setelah UU Pilkada disahkan DPR.
"Saudara, persiapkanlah sesuatu menyambut kepulangannya. Kalau dia mengatakan marah dan prihatin ... waspadalah. Dari pengalaman, ini tipuan belaka!" demikian Made Tony mengakhiri penjelasannya.
Sebelumnya melalui akun yang sama Made Tony mengatakan dalam hal berkuasa, SBY tidak berbeda dengan Soeharto, presiden Indonesia di era Orde Baru. Dalam berkuasa, keduanya terlihat sangat bertolak belakang.
Namun, betulkah keduanya berbeda? Ataukah mereka memang sama, hanya gayanya saja yang berbeda? "Untuk saya, dua orang ini nggak ada bedanya. Gayanya saja yang berbeda," tegasnya.
"Suharto itu pendiam. Tidak banyak orang tahu apa yang dia pikirkan. Kemudian, dia akan menggebuk. Susilo, sebaliknya, suka omong dan suka pamer. Tapi omongannya sebetulnya bentuk diam juga. Dia omong yang tidak ada isinya, seperti 'Saya prihatin ...'." tambahnya.
Suharto itu menurut Made adalah jenis pribadi yang pendendam. Dia tidak segan-segan menggebuk lawan-lawannya. "Istilahnya, 'twisting arms' gitulah. Sementara, Susilo itu keliatan sangat anti-kekerasan. Tapi dia pengamal Machiavelli yang baik: Kalau kau tidak bisa menggebuk, maka kau harus bisa menipu! " demikian tulis Made Tony dari AS.
Pengakuan Made ini belum didapat konfirmasi kepada pihak juru bicara kepresidenan.
Sudah Disiapkan
Sementara di Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengatakan ada persamaan antara sidang paripurna RUU Pilkada dengan sidang paripurna Pansus Bank Century.
"Sidang Paripurna RUU Pilkada adalah paling lama selama 5 tahun kami memimpin hanya bisa disamakan pada saat kita memutuskan pansus tentang Century," ujar Priyo di Warung Daun Cikini.
Priyo mengatakan, persamaan antara sidang paripurna RUU Pilkada dengan Pansus Bank Century yaitu sama-sama memakan waktu hingga dini hari. "Kalau biasanya kan hanya sampai sore atau jam 8 malam," kata Priyo.
Seperti diketahui, sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada berjalan alot, partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) seperti Gerindra, PPP, PAN, PKS, Golkar mendukung Pilkada via DPRD.
Kelompok ini mengumpulkan 226 suara saat voting dalam rapat paripurna DPR RI, Jumat dini hari kemarin.
Sedangkan partai lainnya seperti PDI Perjuangan, Hanura, PKB mendukung Pilkada langsung. Kelompok ini kalah, karena hanya meraih 135 suara.
Adapun Partai Demokrat mengambil sikap Walk Out lantaran 10 syarat yang diajukan untuk Pilkada langsung tak diakomodasi paripurna.
Masih terkait rapat paripurna DPR, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan menanggapi santai tudingan aksi walkout partainya dari sidang paripurna pengesahan RUU Pilkada merupakan skenario yang dirancang partainya.
Menurut Pohan, pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy tersebut karena tidak mengetahui keadaan internal Partai Demokrat.
"Kalau orang tidak tahu, ya akan pikir begitu. Tapi kan saya sebagian besar ada di sana," ujar Pohan.
Pohan mengatakan, kukuhnya pendirian Demokrat mempertahankan opsi Pilkada dengan 10 syarat mutlak merupakan murni keputusan partainya. Ketika pengajuan tersebut tidak masuk ke dalam opsi voting, kata Pohan, partainya memilih mundur dari persidangan.
"Posisi politik kami kan Pilkada langsung dengan 10 perbaikan. Keputusan kami independen," kata Pohan.
Menurut Pohan, keputusan Demokrat memilih walkout sama sekali tidak berkaitan dengan Koalisi Merah Putih maupun intervensi dari pihak lain.
Ia mengatakan, hingga kini, partainya tetap bersikap netral dan bersikukuh pada opsi Pilkada yang sejak awal diajukannya.
"Kami bebas aktif, kami tidak di bawah koalisi apapun. Dan tidak ada urusan dengan PDI Perjuangan dan Koalisi Merah Putih," ujarnya.
Sekjen DPP PPP Romahurmuziy menilai, keputusan Partai Demokrat walkout dari sidang paripurna saat membahas RUU Pilkada merupakan strategi yang sudah dirancang Partai Demokrat. Namun, Romy enggan menunjuk pelaku yang telah merancang strategi tersebut.
Romy menilai, reaksi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mengaku kecewa dengan keputusan Pilkada melalui DPRD pun merupakan pemanis politik.
Romy mengatakan, reaksi SBY untuk sekadar melengkapi strategi Partai Demokrat untuk tetap mendukung suara Koalisi Merah Putih. (Kompas.com/Tribunnews/Warta Kota/wp/fer)
